Edisi 173

Rakyat Makin Dibebani Pajak

MAGETAN – Ungkapan “ tangan diatas lebih mulia daripada tangan dibawah”, mestinya bisa dijadikan pedoman pemerintah dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Artinya, memberi lebih bermartabat, daripada selalu menerima. Maka pemerintah seharusnya memposisikan diri sebagai pemberi. Tetapi kenyataannya tidak.

Hal ini bisa dilihat dari gencarnya pemerintah soal pajak. Masyarakat diminta untuk taat dalam membayar(memberi) pajak. Dengan alasan untuk membiayai pembangunan. Kemampuan pemerintah yang hanya mengandalkan “pemberian” masyarakat tentu kondisi yang memprihatinkan. Belum lagi, “pemberian” rakyat tadi ternyata justru dikorupsi. Oleh pejabat semua sektor,mulai dari pusat hingga daerah. Soal pajak, warga Magetan bakal kembali menanggung sejumlah kewajiban. Sebab, pemkab Magetan telah menyerahkan empat materi Raperda tentang pajak kepada DPRD Magetan. Yakni pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Jenis pajak yang diatur dalam raperda tentang pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak rekalme, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Untuk pajak retribusi meliputi retribusi pelayan kesehatan, pelayanan kebersihan/persampahan, pengantian cetaj KTP dan Akta Catatan Sipil, parkir ditepi jalan umum,pelayanan  pasar, pengujian kendaraan bermotor, penyediaan dan atau penyedotan kakus dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Sedangkan retribusi jasa usaha meliputi, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi khusus tempat parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Sementara untuk retribusi perijinan tertentu meliputi retribusi IMB, ijin gangguan dan ijin trayek. Diterangkan Bupati Magetan, Sumantri, raperda yang diserahkan ini sebagai tindak lanjut dari undang undang nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai ketentuan, penyesuaian perda yang terkait dengan pajak dan retribusi, haru sudah dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak undang undang tersebut berlaku. Sehingga dengan demikian paling lambat Januari tahun depan semua perda yang mengatur tentang pajak dan retribusi yang digunakan sebgai landasan hukum pemungutan, sudah harus sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2010. “ Maka, hal ini menjadi tanggungjawab bersama antara legislatif dan eksekutif untuk segera menyelesaikannya. Sehingga nanti tidak terjadi kekosongan peraturan yang berakibat tidak dapat dilakukan pemungutan pajak dan retribusi”, kata Sumantri. (rif).

Advertisements

About mediamataraman

Ini Situs Online koran mingguan yang terbit di kota reyog Ponorogo. Terbit setiap hari Rabu

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: